UMP Papua 2022 Cuma Naik 1,29 Persen, Sulteng Naik 15 ribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan Upah Minimum Provinsi (PMU) sebesar Rp 3.561.932 per bulan untuk tahun 2022, naik Rp 45.232 atau 1,29 persen.

 Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Ruikutun mengatakan penetapan tingkat PMU berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua.

 “PMU Provinsi Papua tahun 2022 ditetapkan Rp 3.561.932 per bulan naik 1,29 persen,” kata Ridwan seperti dikutip Antara, Jumat, 19 November. Menurut Ridwan, kenaikan tersebut 1,29 persen di atas UMP tahun sebelumnya yang menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja hanya Rp 3.516.700.

 “Pengertian UMP 2022 Provinsi Papua diumumkan dengan surat nomor 561/13887/SET,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan, pembentukan UMP untuk pengusaha Papua 2022, Serikat Pekerja Indonesia (SPSI), Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Cenderawasih dan lain-lain.

 “Ada formula untuk menentukan PSU sehingga akan dibahas bersama dalam rapat, termasuk data pendukung lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” katanya.

 Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya telah menghitung tingkat upah minimum negara (PSU) untuk tahun 2022. Rata-rata kenaikan PSU pada 2022 hanya 1,09 persen.

 Rata-rata kenaikan 1,09 persen untuk semua provinsi, UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah.

 gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan paling lambat 30 November 2021.

 Pemerintah daerah (Pemda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan upah minimum provinsi (PMU) 2022, daerah naik sebesar 0,7 Persen atau 15 lakh dari sebelumnya Rp 2.552.014 menjadi Rp 2.710.595.

 Hal ini diumumkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.Pengumuman itu dibacakan melalui SK UMP oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda), Nur Endang Abbas, didampingi Kepala Bidang Hubungan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Muhammad Amir Taslim.

 “Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 607 Tahun 2021 tentang UMP 2022, karenanya mulai berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022,” kata Nur, Kamis (18/11) di Kendari.

 Menurut Nur, penyesuaian UMP dihitung dan ditetapkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Instansi Berwenang di Bidang Statistik kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor: BM/383/HI. 01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang transmisi data ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi Tenggara.

 Ia mengatakan UMP Sultra 2022 akan berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sultra yang belum memiliki upah minimum kabupaten dan kota.

 “Dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara yang sudah memiliki dewan gaji yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara, mereka berhak dari ketiga daerah mengumumkan UMK masing-masing,” ujarnya.

 Pemerintahan Muna, Muna Barat, Buton Utara, Wakatobi, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Konawe Selatan, Kepulauan Konawe dan Kota Baubau sekarang mengacu pada PMU provinsi.

Anda mungkin juga suka...